info kuliah indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan pemerintah menghapus biaya masuk perguruan1 tinggi negeri (PTN). Sebab, biaya pendidikan tersebut dinilai terlalu memberatkan masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

"Sebaiknya biaya masuk PTN ditalangi saja oleh APBN, sehingga masyarakat bisa masuk ke PTN tanpa biaya besar," kata anggota VI BPK Rizal Jalil, di Kantor BPK, Slipi, Jakarta, Rabu (13/7). Menurut Rizal, apabila biaya masuk PTN dikelola negara, hal itu diyakini akan membantu menertibkan sistem keuangan di PTN.


Dia menambahkan, pungutan biaya masuk PTN berpotensi memperlebar kesenjangan di kalangan masyarakat. Dengan biaya mahal, pendidikan tinggi dikhawatirkan hanya bisa diraih oleh orang-orang mampu.

Pungutan Liar

Di sisi lain, BPK menemukan total pungutan yang tidak disetorkan ke kas negara (liar) dari tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) pada 2010 mencapai Rp 25,82 miliar. Ketujuh PTN yang telah menjadi badan layanan umum (BLU) tersebut adalah Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Lampung, Universitas Negeri Makassar, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Negeri Lampung (Unila), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2005, BLU diperbolehkan memungut pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat maksimal 30% dari biaya operasional perguruan tinggi. Namun, pendapatan tersebut harus dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata dia.

Pemeriksaan BPK terhadap laporan ke uangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 2010 juga menemukan rekening liar senilai Rp 26,43 miliar dan pengelolaan kas di bendahara BLU yang jumlahnya mencapai Rp 1,17 triliun. Rekening yang dikategorikan liar mencapai 43 rekening dan tersebar di delapan satuan kerja Kemendiknas.

Tahun 2009, kami juga telah menemukan 151 rekening liar senilai Rp 143,978 miliar dan saldo rekening minimal Rp 58,774 miliar belum disajikan dalam laporan keuangan," imbuh dia.

Namun demikian, kata Rizal, hingga saat ini belum ada indikasi kerugian negara terkait keberadaan rekening liar tersebut." Tugas BPK hanya sampai pemeriksaan saja, namun tidak tertutup kemungkinan kami membantu para penyidik dengan data," kata dia.