info kuliah indonesia

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah IV Jawa Barat Banten Prof. Didi Turmudzi menuturkan, perguruan tinggi swasta mau tidak mau harus meningkatkan kualitas agar tidak terus-menerus kehilangan mahasiswa. Sebab, kebijakan pemerintah terutama di perguruan tinggi negeri yang masih sama sampai saat ini memaksa PTS menaikkan mutu agar bisa dipercaya oleh masyarakat.

"Kondisi PTS ini bervariasi, ada yang mapan, berkembang, dan tidak sedikit yang turun. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali harus meningkatkan kualitas manajemen, kualitas SDM, kualitas sarana prasarana, dan sumber dana yang relevan dengan tuntutan masyarakat," kata Didi yang ditemui di sela-sela "Mi-langkala Paguyuban Pasundan ke-89" di Paguyuban Pasundan Jln. Sumatera Bandung, Rabu (20/7).


Menurut Didi, sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang memberikan perubahan terutama dalam penerimaan di PTN. Apalagi tahun ini, meski Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi

Negeri (SNMPTN) sudah selesai, sejumlah PTN masih saja melakukan penerimaan. "Seperti pukat harimau yang tidak puas-puasnya menjaring mahasiswa. Setiap tahun selalu seperti itu. Pemerintah pun tidak pernah membatasi, bahkan PTN bisa terus membuka prodi," ujarnya.

Hal lainnya, menurut Didi, image masyarakat yang masih "negeri-minded" serta banyaknya jumlah PTS membuat persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan kualitas PTS tidak bisa ditawar lagi.

Sementara itu. Ketua Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) Sah Iskandar mengatakan, saat ini PTS yang kondisinya baik atau mapan ada di kisaran 30 persen-40 persen. Sebagian besar lainnya berada dalam kondisi yang cukup sulit.

"Akan tetapi, kalau PTS berbeda dengan sekolah menengah atau SMP. Tidak terlalu bergejolak meskipun banyak juga yang mengalami kesulitan bahkan sampai menutup kampusnya. Yang pasti dalam lima tahun terakhir kondisinya tidak banyak berubah, terus mengalami penurunan.kecuali untuk PTS mapan," katanya.

Yang masih terus dikritisi, menurut Sali, adalah PTN yang masih saja membuka seleksi jalur mandiri. Bahkan, kini semakin mengganggu karena sampai saat- ini pun masih banyak PTN menerima calon mahasiswa atau belum mengumumkan kelulusan.

"Bagi saya istilahnya negara dalam negara. Kenapa harus ada jalur mandiri. SNMPTN pun saya kira cukup, kenapa harus membuka jalur lain," ucapnya.

Berkali-kali, menurut Sali, pihaknya mencoba untuk melayangkan protes dan meminta pemerintah mengubah kebijakan tersebut. Namun, sepertinya PTN-PTN memiliki daya tawar bahkan Dikti yang seharusnya di atas PTN dan mampu mengatur PTN justru sebaliknya. "Ini salah satu kelemahan Kementerian Pendidikan Nasional, seolah-olah PTN bisa bargaining ke Dikti. Seharusnya Dikti yang atur, jangan sebaliknya," katanya.

Menurut Sali, saatnya PTN fokus pada pendidikan S-1, S-2, dan S-3. Jangan lagi ada pendidikan di bawah itu seperti D-3.